Oleh : Ahmad Samsul Rijal (Ketua Pengurus Yayasan ICDHRE)
Beberapa hari yang lalu, media online
menggambarkan semangat perjuangan warga Wongsorejo dan Alas Buluh Kecamatan
Wongsorejo Banyuwangi Jawa Timur yang terinsipirasi oleh sosok pejuang HAM;
Almarhum Munir. Almarhum Munir yang pernah bekerja di Lembaga Bantuan Hukum
(LBH), pada tahun 2001 pernah bersinggungan dan mendampingi warga dalam
sengketa tanah dengan perusahaan pemegang HGU, yakni : PT. Wongsorejo.
Keteguhan dalam berjuang masih
dipegang kuat oleh warga. Puluhan tahun telah mereka lalui dengan berbagai
dinamika yang melingkupi. Perasaan dan semangat juang terus terasah seiring
dengan kebijaksanaan yang terus dibangun oleh berbagai pihak untuk memecahkan
kebekuan penyelesaian atas sengketa tanah antara warga dengan PT. Wongsorejo;
pemegang hak guna usaha (HGU) yang akan berakhir masa konsesi penggunaannya di
penghujung tahun 2012 ini.
Sengketa itu sekarang bergeser. Tidak
lagi hanya melibatkan warga dengan pihak PT. Wongsorejo, namun prosesnya juga melibatkan
komitmen Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Banyuwangi. Re-Distribusi Tanah Eks-HGU PT. Wongsorejo kepada warga Wongsorejo
dan Alas Buluh telah ditetapkan sebagai jalan utama menyelesaikan sengketa
puluhan tahun. Bagaimana ‘jalan utama’ itu dibangun?. Inilah soal selama 2012
ini belum berujung.
Mencuplik
konsepsi dari Dewi Anggraeni dalam Abstraksi Thesisnya (2009) tentang “PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK
LANDREFORM DI DESA TALUN KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI” dinyatakan bahwa “Redistribusi
tanah adalah kebijakan dan kegiatan pemerintah meredistribusikan tanah-tanah
pertanian Negara kepada para petani berlahan sempit (petani gurem) dan terutama
petani penggarap yang tidak memiliki tanah. Jadi, obyek tanah redistribusi atau
“tanah redis“ adalah tanah pertanian yang sudah berstatus tanah Negara dan
telah dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah /BPN sebagai obyek Landreform.
Tujuan redistribusi tanah yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk
mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah sebagai
landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju
masyarakat yang adil dan makmur”.
Kepala BPN-RI, Hendarman Supandji menyampaikan dalam jumpa
pers Rapimnas BPN di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (3 Juli 2012) : “Redisribusi
tanah khususnya bagi petani yang tidak mampu sangat penting sebagai tahapan
dalam mewujudkan kesejahteraan bagi mereka”. Hendarman juga menegaskan bahwa
pelaksanaan redistribusi tanah tentunya berdasarkan mekanisme. Dan dalam hal
terjadi sengketa yang berkepanjangan antara warga (petani) dengan berbagai
pihak, maka pola win-win solution akan diutamakan sehingga tak ada pihak yang cedera, dan bukan win-lose yang kerap memenangkan investor/pihak yang lebih kuat.
Nah, Komitmen politik ‘redistribusi tanah’
eks-HGU PT. Wongsorejo telah disampaikan oleh Kantor Wilayah BPN Jawa Timur dengan melibatkan Bupati
Kabupaten Banyuwangi yang pada saatnya bertugas dalam menetapkan obyek
redistribusi. Dengan begitu perlu diikuti
oleh kejelasan konsep yang dirumuskan secara partisipatif tentang “Redistribusi
Tanah Eks-HGU PT. Wongsorejo kepada warga” sebagai kebijaksanaan bersama yang
konsisten dijalankan oleh para pihak (Pemkab Banyuwangi, Kanwil BPN, Warga
Sasaran di Desa Wongsorejo dan Alas Buluh). Komitmen politik dan kebijaksanaan
itu sekurangnya meliputi penegasan kembali bahwa MEMBANGUN KESEJAHTERAAN YANG BERKEADILAN SECARA PROPORSIONAL
UNTUK RAKYAT/WARGA dalam menjalankan Re-Distribusi Lahan Eks-HGU PT.
Wongsorejo menjadi landasan filosofis dan kebijakan Daerah Kabupaten Banyuwangi
dalam mewujudkan kemakmuran rakyat sekitar dengan menempatkan tanah eks-HGU PT.
Wongsorejo sebagai alat utama produksi.
Disamping diperlukan langkah lanjutan
yang bersifat operasional dari konsep “Redistribusi Tanah Eks-HGU PT.
Wongsorejo”, setidaknya komitment itu wajib dipegang teguh untuk dijalankan
serta dipimpin langsung oleh para pimpinan masing-masing pihak.